Gapura Garut ,- Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Herman Muchtar menyesalkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri pemberdayagunaan Aparatur Negera dan reformasi Birokrasi, dimana salah satu isinya adalah melarang kegiatan-kegiatan pemerintah melakukan rapat-rapat di Hotel dan restoran.
“Surat edaran tersebut sudah terlanjur keluar dan membuat seluruh pengusaha hotel dan restoran menjerit karena kehilangan sumber pendapatan dari sumber tersebut”. Kata Herman saat acara dialog interaktif pembukaan Muscab BPC PHRI Kabupaten Garut, Rabu (18/3/2015).
Menurutnya, saat ini terjadi penurunan occupancy hotel hingga mencapai 52 persen untuk diwilayah Jawa Barat.
“Saat ini dampak dari surat edaran Menpan tersebut sudah sangat terasa, di Bandung sudah banyak hotel yang mengurangi operasinya, kemudian ada juga yang menghentikan sebagian karyawannya dan ada juga yang mau menjual hotelnya”. Ungkapnya
Terkait persoalan tersebut, Herman mengajak menyatukan potensi wisata yang besar di Kabupaten Garut terutama dari para Pengusaha Hotel dan restoran untuk bersama-sama memperjuangkan yang menjadi hak-hak bersama.***jmb
