Gapura Garut ,- Sejumlah pengusaha Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Garut mengikuti pemaparan dan sosialisasi proses prizinan bersama Badan Penanaman Modal dan Prizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Garut, Senin (12/6/2017).
Para pengelola hotel dan restoran di Kabupaten Garut masih dibingungkan dengan banyaknya persyaratan dalam menempuh salah satu izin tertentu.
“Saya baru mengetahui banyaknya aturan yang dipatok dalam mengurus salah satu izin saja membuat kita geleng kepala,”Kata Hadi salah satu pengelola hotel di Garut.
Menurutnya semakin hari semakin ketat dan semakin banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk keluarnya perijinan.
Sementara itu Anas perwakilan dari BPMPD Garut menekankan dalam mengurus perijinan sebaiknya dilakukan langsung oleh pengusaha atau pemilik usahanya agar tidak saling lempar.
“Keengganan mengurus langsung proses perijinan membuat proses jadi lama dan cenderung membuka peluang saling tuding dalam besaran biaya,”Ujarnya.
Pihaknya di BPMPT menyarankan bagi yang mengurusi perijinan memakai jasa orang lain hendaknya diberikan surat kuasa dari yang bersangkuta.
“Ini untuk menghindari tuduhan tuduhan sumir terhadap pelayanan di institusi kami,”Sebutnya.
Menurutnya saat ini seiring penarikan kembali kewenangan ketingkat provinsi membuat sejumlah perijinan harus diproses ke institusi provinsi di Bandung.***JMB.
