Gapura Garut ,- Adanya dugaan potongan dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oknum pendamping PKH di Garut, Jawa Barat menghambat proses verifikasi dan validasi data tahun 2017 yang tengah dilakukan pemerintah.
Survei lapangan yang tengah dilakukan petugas Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) itu, mengaku kerap mendapatkan penolakan dari anggota keluarga penerima PKH saat wawancara dilakukan.
“Alasannya ngapain diwawancara, sebab sebelumnya kerap diminta uang dulu tapi bantuan tidak cair,” ujar Arif Tirtana pelaksana survei tersebut.
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaporankan kewajibannya.
Tujuan program ini untuk mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.
Sedangkan syarat penerima PKH adalah ibu hamil atau yang memiliki anak sekolah. Besaran dana PKH untuk anak sekolah pun bervariasi, yakni sebesar Rp 450 ribu untuk siswa SD, Rp 750 ribu untuk siswa SMP, dan Rp1 juta untuk siswa SMA sederajat. Sementara itu, besaran dana PKH untuk ibu hamil dan balita sebesar Rp 1,2 juta.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 201 mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,76 juta orang atau 10,70 persen. Jumlah ini berkurang 0,75 juta orang dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 28,51 juta orang atau 11,13 persen.***JSN
