Gapura Bandung ,- Sejumlak perwakilan kepala daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat menghadiri kegiatan penandatanganan komitmen bersama mengenai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N).
Kegiatan yang merupakan rangkaian sosialisasi tentang pengelolaan pengaduan dan integrasi SP4N berlangsung di aula hotel Patra Jasa Bandung, Selasa (20/12/2016).
Optimalisasi pelayanan publik menjadi salah satu agenda utama pemerintah senagaimana tertuang dalam program Nawacita presiden Jokowi.
Dalam konteks itu bentuk pengelolaan pengaduan dan aspirasi dari masyarakat menjadi penting untuk mendapatkan skala prioritas.
Demi terlaksananya agenda besar tersebut Kabupaten Garut melalui Wakil Bupati Helmi Budiman telah berkomitmen untuk menyukseskan program tersebut.
“Langkah nyata ini dimulai dengan penandatanganan komitmen bersama mengenai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang digagas Ombusman,”Kata Wakil Bupati Garut Helmi Budiman dalam rilis melalui Diskominfo, Selasa (20/12/2016).
Bentuk komitmen tersebut lanjut Helmi merupakan langkah untuk mengitegrasikan pengelolaan pelayanan publik dari tiap-tiap daerah pada sistem SP4N.
“Nantinya terintegrasi melalaui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang dikelola oleh Kantor Staf Kepresidenan, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Ombudsman RI,”Tuturnta.
Helmi menambahkan dengan sistem ini masyarakat bisa turut memantau atau mengapresiasi kinerja pemerintah terutama dalam pelayanan publik melalui website lapor.go.id atau sms ke nomor 1708, aplikasi lapor bahkan media sosial Twiter @lapor1708.
Dalam acara tersebut selain Wakil Bupati Garut juga dihadiri juga perwakilan-perwakilan kepala daerah diantaranya Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Adjo Sardjono, Wakil Bupati Bandung Barat Yayat Turochmat Soemitra, Wakil Walikota Sukabumi Achmad Fahmi.
Dalam kesempatan tersebut Walikota Bandung Ridwan Kamil didaulat untuk menyampaikan salah satu materi sosialisasi dengan tema ‘Sukses Story Manajemen Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.***TGM
