Gapura Purwakarta ,- Bencana banjir yang melanda berbagai wilayah di Jawa Barat mengundang perhatian khusus dari Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Menurut Dedi, bencana banjir tidak lain diakibatkan oleh alih fungsi tata kelola lingkungan, wilayah resapan air yang seharusnya diperluas kini diubah menjadi kawasan komersialisasi dan perumahan.
Menyikapi persoalan tersebut tegas Dedi pihaknya menyerukan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah se Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
“Kunci utama menjaga lingkungan itu adalah terpeliharanya Sungai dan Gunung. Saya kira Pemprov harus segera melakuka evaluasi tata ruang seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat,” ungkap Dedi. Senin (14/11/2016)
Dedi, menambahkan, hutan produksi harus dialihkan menjadi fungsi hutan konservasi. “Ini penting agar ruang untuk resapan air menjadi lebih luas, sehingga air tidak mengalir ke tempat yang tidak seharusnya,”Kata Dedi
Ia menegaskan, bahwa untuk penyelesaian masalah banjir bukanlah melakukan perbaikan drainase semata. “Bicara solusi banjir itu bukan hanya persoalan memperbaiki drainase, karena masalah banjir di Jawa Barat memiliki korelasi yang kuat dengan kerusakan lingkungan yang hari ini terjadi. Maka, saya menyerukan agar hutan yang hari ini memiliki fungsi sebagai hutan produksi seharusnya menjadi hutan konservasi, agar ruang resapan air lebih banyak, kemudian sungai-sungai harus kita normalisasi. Tidak bisa kita ganti dengan hanya biopori.” Tegasnya.
Dengan terjadinya banjir di Tol Jakarta – Cikampek, Pada Minggu 13 Nopember 2016 kemarin, menurut Dedi itu terjadi diakibatkan dari dampak fungsi wilayah resapan menjadi kawasan komersialisasi dan perumahan.
“Kawasan di sekitar jalan tol itu konturnya lebih tinggi, sementara jalan tol letaknya di bawah. Kalau air kehilangan tempat bernaung, ya otomatis air akan menempati jalan tol.”Tukasnya.***Deni
