Gapura Purwakarta ,- Kabupaten Purwakarta, terpilih menjadi lokasi study banding, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat terkait kemapuan Kabupaten Purwakarta dalam mengelola anggaran APBD diman selama delapan tahun telah fokus pada pembangunan infrastruktur dan ruang publik yang tidak terkena penundaan DAU-nya sebagaimana terjadi pad sejumlag daerah lainnya di Jawa Barat ini.
Yomanius Untung, salah satu Anggota DPRD Jawa Barat mengatakan, dirinya sengaja datang ke Kabupaten Purwakarta untuk mempelajari langsung kiat-kiat Purwakarta yang mampu mengelola APBD secara tepat sasaran dan akuntabel.
“Kami ingin belajar kepada Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Provinsi Jawa Barat termasuk yang DAU-nya ditunda. Purwakarta kok bisa gak ditunda? Kiatnya coba kami pelajari”. Kata Untung saat ditemui di Pendopo Purwakarta. Rabu (31/8/2016).
Nada yang sama juga diungkapkan Ali Hasan, Anggota DPRD Jawa Barat lainnya dari Fraksi Partai Golkar. Ali menyebutkan pihaknya sangat mengapresiasi prestasi Purwakarta dalam hal pengelolaan keuangan.
Menurut Ali, pihaknya berharap strategi pengelolaan keuangan di Purwakarta dapat juga diaplikasikan ditingkat Jawa Barat agar ke depan Jawa Barat bisa lebih terarah dan akuntabel dalam mengelola APBD.
“Kalau DAU lancar artinya APBD-nya memiliki performa yang bagus. Dana publik diserap untuk pembangunan. Itu bagus. Kita harus belajar pada yang bagus-bagus agar ikut bagus”. Ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dalam paparannya menyampakan berbagi tips yangs selama ini dijalankan di Purwakarta dalam membangun skala prioritas penggunaan dana publik untuk belanja daerah.
Dedi menuturkan agar APBD dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maka harus segera dibelanjakan untuk keperluan infrastruktur seperti pembangunan jalan dan sekolah. Selain itu, jaminan kesehatan juga merupakan poin yang dapat segera menyerap APBD secara tepat sasaran.
“Kalau mau cepat terserap, jangan menunggu lelang. Kita di Purwakarta dari Januari – Maret sudah menggulirkan Bantuan Keuangan Desa, fokusnya infrastruktur. Jadi pembangunan bisa berlangsung tanpa harus menunggu lelang. Anggaran sudah terserap dari mulai awal tahun.” Terangnya.
Dedi menambahkan, Kabupaten Purwakarta dari sejak Tahun 2008 sudah menghapus biaya perjalanan dinas, pakaian dinas, rapat-rapat pegawai dan workshop yang dinilai penggunaannya tidak tepat sasaran.
“Bahkan biaya telepon dan tagihan air pun dialihkan untuk pembiayaan infrastruktur di pelosok desa. Tahun ini, Purwakarta tengah membangun 300 KM jalan dengan konstruksi beton, jumlah itu termasuk penyelesaian jalan lingkar Sukasari sepanjang 57 KM,” Tukasnya.***Deni
