Gapura Ciamis ,- Sekitar 12 Bupati dan Walikota yang berada di wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat menggelar musyawarkan untuk menyamakan persepsi dalam Seminar dan Lokakarya Nasinal dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang kini sudah dimulai.
Dalam pertemuan tersebut para Bupati walikota diwilayah perbatasan Jabar Jateng menyepakati untuk menentang keras segala bentuk perekonomian yang berazaskan kapitalisme.
Beberapa Bupati dari perbatasan Jateng diantaranya Bupati Cilacap, Tegal dan Brerbes sementara dari Jabar hadir Bupati dan walikota Tasikmalaya, Kuningan, Cirebon, Ciamis, Pangadaran dan Waloota Banjar.
Pertemuan para Kepada Daerah tersebut berlangsung di Auditorium Universitas Galuh Ciamis, Jawa Barat sebagai fasilitator yang berkerjasama dengan Badan Kerjasama antar Daerah (BKAD) juga disuport penuh oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) biro ciamis.
Dalam kesempatan pertemuan tersebut masing-masing Kepala Daerah setiap menyampaikan pendapat serta program yang bisa saling mendukung antar daerah yang berdampingan.
Didepan perwakilan BKAD dan rektor Universitas Galuh, para Kepala Daerah ini membubuhkan tanda tangan kesepahaman untuk saling bekerjasama dan meningkatkan komunikasi demi meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghadapi MEA.
“Para Kepala Daerah sepakat untuk segera membuka kerjasama yang lebih mendalam agar hasil produksi disetiap daerah bisa dipasarkan didaerah lain terutama diwilayah perbatasan Jabar jateng”, Kata Hamid Suganda Ketua BKAD disela-sela pertemuan tersebut baru-baru ini.
Hamid menegaskan pihaknya sudah menyatakan siap menghadapi MEA demikan juga dengan para kepala daerah telah menyatakan kesiapannya.
“kami berkumpul bersama dan berkomunikasi, sehingga kami akan semakin siap dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean ini”, Ungkapnya.
Sementara itu menurut Rektor Universitas Galuh, Yat Rospia Brata, tindak lanjut dari hasil nota kesepahaman antar Bupati Walikota terkait pengembangan untuk kemajuan keberhasilan pembangunan di wilayah perbatasan akan didukung sepenuhnya oleh pihak akademisi jika dalam pelaksanaan teknisnya dibutuhkan.
“intinya kami siap membantu jika memang dibutuhkan untuk melaksanakan butir-butir dari nota kesepahaman tersebut”. Paparnya.
Yat Rospia berharap dengan acara seperti itu kedepan pembangunan disatu daerah tidak hanya untuk daerah tersebut saja, melainkan memiliki dampak lain terhadap daerah sekitarnya.
“Seperti pembangunan bandara di Majelangka serta rencana pembangunan bendungan leuwi keris di Ciamis, Matenggeng di Kota Banjar dan Waduk Kuningan itu semua tentunya akan membawa dampak bagi daerah lain disekitarnya”, Tuturnya.
Dalam pemaparannya terkait pembangunan di wilyah perbatasan, nara sumber pakar ekonomi nasional DR Tanri Abeng menyatakan bahwa sumber-sumber daya yang ada selama ini berasal dan berada dari pinggiran (daerah).
“Sumbernya dari daerah-daerah sementara di perkotaan hanya untuk sektor perdagangan, sektor pembuatan dan seluruhnya dimiliki oleh para konglomerat saja.
“bukan rakyatnya yang memilik.. Sekarang politik ekonomi kepemimpinan Jokowi merupan politik ekonomi inklusif yang berarti melibatkan unsur masyarakat didaerah, bahkan masih sesuai dengan trilogi pembangunan sehingga diharapkan bisa dan mampu dalam melaksanakannya”, Bebernya.***Dedi Kuswandi
