SOSIAL POLITIK

Ketua Barak Bangsa Menyesalkan Kinerja Bulog Dalam Distribusi Raskin

20150225_141706

Gapura Kota Banjar ,- Ketua Umum Barisan Penggerak Bangsa (Barak Bangsa) Provinsi Jawa Barat, Muhlison menyampaikan kritikannya terkait pendistribusian beras miskin (raskin) yang sempat beredar dimasyarakkat dengan kualitas beras sangat jelek.

Muhlison mengatakan, beras yang didistribusikan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk rakyat miskin, seharusnya mendapat jaminan kesehatan dan memenuhi standar layak konsumsi. Namun terkait banyaknya keluhan dari para penerima beras yang tidak layak konsumsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab Bulog.

“Bagaimana rakyat kita mau cerdas, kalau makannya saja beras tidak sehat, Bulog wajib bertanggungjawab, sebab Bulog lah yang ditunjuk dan diberikan kewenangan dalam hal pengelolaan maupun pendistribusiannya, dan kami dari Barak Bangsa Jawa Barat secara tegas mengutuk Bulog”, Kata Muhlison saat dihubungi, Kamis (19/3/2015).

Muhlisom sangat menyayangkan dengan sikap Kepala Daerah disejumlah kabupaten/kota  yang tidak tanggap atas kejadian ini. Pemerintah daerah seharusnya cepat tanggap terhadap persoalan yang dihadapi para rakyat kecil, apalagi persoalan masalah pangan.

“Kota Banjar yang notabene kota penerima penghargaan Bulog karena selalu tepat waktu setor ke Bulog, seharusnya responsif dan bersikap tegas kepada Bulog, apalagi Pemkot Banjar menggelontorkan anggaran 3,1 miliar untuk beli beras raskin ke Bulog”, Tegas tokoh pemuda Kota Banjar ini.

Muhlison,  menegaskan kasus beras yang tidak layak konsumsi bagi rakyat miskin disejumlah daerah di Jawa Barat ini, dinilai sangat jauh dengan semangat Pemprov Jabar yang memproyeksikan Jabar sebagai Provinsi lumbung beras nasional. Kejadian ini juga telah mencoreng pemerintahan Jokowi dan jelas sangat merugikan keuangan negara.

“Tidak hanya Jawa Barat, tetapi di sejumlah Provinsi lain di Indonesia pun terdapat kasus yang sama, Jokowi harus segera turun tangan, sebab sangat berkaitan dengan visi misi Jokowi yakni swasembada beras, selain itu disini juga ada kerugian uang negara”Tandasnya.*** Hermanto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *