Gapura Garut – Bupati Garut, Rudy Gunawan membuka sekaligus mengikuti kegiatan Forum Group Discussion (Forum Diskusi Terfokus) Penilaian Tahap III Verifikasi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Kabupaten/Kota di Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Garut di Hotel Santika, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Rabu (7/4/2021).
Rudy Gunawan dalam sambutannya mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan langkah-langkah demi memajukan Kabupaten Garut di tahun-tahun yang akan datang. “Kami memperhatikan berbagai kaidah-kaidah dan strategi-strategi bagaimana Garut yang merupakan daerah tertinggal di tahun 2014, bisa merupakan daerah maju di tahun-tahun yang akan datang,” kata Rudy Gunawan.
Dengan adanya penghargaan ini, Rudy berharap Kabupaten Garut bisa meraih Anugerah Pembangunan Daerah karena Kabupaten Garut telah bersungguh-sungguh dalam hal mengejar ketertinggalan.
“Mudah-mudahan anugerah pembangunan daerah untuk tahun ini bisa diraih oleh Kabupaten Garut. Karena Kabupaten Garut benar-benar bersungguh-sungguh bahwa kami membuat perencanaan demi untuk mengejar ketertinggalan,” kata Bupati Garut.
Sementara, Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman menerangkan terkait hal-hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut dalam proses pembangunan daerah, diantaranya terkait kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi.
dr. Helmi juga menyebutkan beberapa program yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Garut yang salah satunya dalam rangka peningkatan ekonomi. “Kita juga melakukan gerakan inovasi dengan nata lembur, agar kawasan tersebut bersih, sehat, produktif dan inovatif. Dan juga gerakan taman pelangi, kemudian ada juga gerakan sariban, saluran air ikan. Semuanya itu adalah dalam rangka peningkatan ekonomi,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Garut, Enan, menyebutkan beberapa perannya dalam tahapan perencanaan pembangunan di Kabupaten Garut. “Mungkin peran DPRD sebagai mitra pemerintah daerah, keterlibatan DPRD dalam sebuah proses dan tahapan perencanaan pembangunan baik dalam pendekatan politik maupun pendekatan partisipatif atau ilmu konsultasi publik, musrenbang desa, musrenbang kecamatan, penyampaian hasil reses, dan musrenbang kabupaten,” katanya.
FGD ini melibatkan DPRD, instansi vertikal, Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah, BUMN/BUMD, kemitraan, perangkat daerah, kecamatan, perangkat desa, akademisi, mahasiswa, pelaku UKM, tokoh masyarakat/agama, komunitas, ormas, media massa, penerima manfaat inovasi dan program unggulan, dan Iainnya.
Berkaitan dengan PPD sendiri, sebelumnya bernama Anugerah Pangripta Nusantara (2011-2017). Sejak 2018, Anugerah Pangripta Nusantara bertransformasi menjadi PPD dengan harapan lebih membumi untuk dikenal masyarakat lebih luas. PPD dilatarbelakangi sebuah filosofi sederhana, yaitu keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional juga ditentukan keberhasilan daerah dalam menyiapkan perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian pembangunan daerah yang baik.***red
