tiGapura Garut , – Pemerintah Kabupaten Garut hingga akhir 2015 sudah merealisasikan anggaran dari APBD Garut sebesar 98 persen dari Rp 3,3 Triliun dan masih menyisakan anggaran sekiitar dua persen atau sekitar Rp6,6 miliar yang belum terserap dan masih menjadi silva.
Menurut Bupati Garut Rudy Gunawan Penyerapan anggran dari APBD hingga 98 persen tersebut karena banyaknya kegiatan yang telah dilaksanakan. Sementara sisa anggaran sebesar dua persen, akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diketahui besaran silvanya.
“Kami perkirakan silvanya sekitar satu sampai dua persen, mudah-mudahan di bawah dua persen silvanya,” kata Rudy kemarin.
Banyaknya anggaran yang terserap di tahun 2015 ini, menurut Rudy disebabkan karena pihaknya selalu kooperatif dengan BPK. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya keterlibatan BPK dan pemeriksaan Inspektorat di setiap proyek.
“Setelah selesai mengerjakan proyek, langsung melakukan pembayaran pembayaran. Dan kita target sertifikasi sekarang jalan ada hasil uji labnya yang dikeluarkan oleh universitas dengan PU Binamarga Provinsi Jawa Barat. Jadi ada hasil uji mutunya,” ujarnya.
Di APBD 2014 lalu, Rudy mengaku masih ada temuan BPKP dan BPK. Namun nilai temuan ini, kata dia, paling kecil bila dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya di Jawa Barat.
Ia menjelaskan temuan di tahun 2014 itu lebih ke sektor administratif, dan ada keharusan mengembalikan nominal pada kontrak yang nilainya di bawah Rp1 miliar.
“Akan tetapi masalah itu telah diselesaikan tahun lalu. Nah tahun ini kami berharap tidak ada penemuan BPK lagi mengenai penyimpangan kegiatan dan program. Saat ini BPK masih melakukan pemeriksaan di Garut. Mereka meminta agar kita memerhatikan terhadap pengerjaan gedung PKL kedua yang pembangunannya juga sedang kita terus pantau. Pokonya nanti semuanya kita serahkan pada BPK bagaimana hasil auditnya. Penyerapan anggaran di Kabupaten Garut yang harus dibayar nanti sampai tanggal 30 itu kurang lebih 98 persen dari Rp3,3 triliun,” bebernya.
Berkaca dari proses penyerapan APBD tersebut, ada hal yang menurut Rudy mesti dilakukan perubahan pada proses dilaksanakannya program dan kegiatan. Perbaikan ini di antaranya adalah proses lelang akan dilaksanakan lebih awal, dimana saat April semua pelelangan sudah selesai dilakukan dan pelaksanaannya bisa lebih panjang.
“Mislanya gedung pelaksanaannya sampai 6 bulan. Kalau sekarang ada yang 4 bulan. Nah nanti kontraknya 6 bulan supaya bisa cepat selesai atau kita mendorong pihak ketiga pemenang lelang itu perusahaan yang bonafit. Banyak yang mereka sudah mendapatkan lelang itu diam saja karena tidak ada modal. Nanti kalau satu minggu belum dikerjakan, kita cabut kembali. Harus lebih hati hati lagi terhadap hal seperti ini,” tukasnya.***Bro
1 Comment