HUKUM KRIMINAL PERISTIWA

G2W Nilai Potongan Dana Kurban oleh Disdik, Penyelewengan Wewenang

korupsi

Gapura Garut,- Pemotongan tunjangan pejabat oleh Disdik untuk dana kurban, dinilai Sekjen Garut Governance Watch (G2W) Dedi Rosadi sebagai sebuah penyalah gunaan wewenang dengan kata lain termasuk bentuk lain dari upaya korupsi.

Dugaan itu, dilontarkan Dedi setelah dia mengetahui jika dana yang digunakan untuk ibadah kurban di intansi pemerintah tersebut, diperoleh dari cara pemotongan tunjangan para pejabat.

“Masuknya sudah korupsi yang berkedok agama. Ada kepala UPTD yang merasa keberatan jika tunjangannya dipotong untuk kepentingan kurban oleh Disdik Garut, sudah merupakan indikasi. Apalagi besaran masing-masing kepala UPTD sebesar Rp2,5 juta. Sementara jumlah kepala UPTD di Garut ada 42 orang sesuai dengan kecamatan,” kata Dedi, Senin (6/10/2014).

Menurut G2W sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi di Garut ini, adanya pemotongan dana kurban oleh pihak tertentu di intansi tersebut telah memaksakan kehendaknya melalui sebuah kebijakan pada pelaksanaan kurban itu sendiri.

“Terkesan dipaksakan, namun karena tak memiliki dasar hukum atau aturan, maka kebijakan itu diambil melalui sebuah rapat dengan seluruh kepala UPTD dan MKKS SMP, SMA, serta SMK. Sudah dapat dipastikan, siapapun tidak akan berani melawan kebijakan tersebut karena takut akan terkena sanski seperti dipindah tugas atau lainnya,” Tuding Dedi.

Jika UPTD ada niat ingin kurban, lanjut Dedi kenapa tidak mereka masing-masing yang melakukan kurban di daerahnya  sendiri. ” Jangan kolektif begitu sehingga tidak jelas, ini kurbannya untuk siapa,” Tegasnya.

Dedi juga menegaskan, pemotongan tunjangan untuk kurban di Disdik Garut kali ini merupakan hal pertama yang ia ketahui. Meski begitu, Dedi tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah pada tahun-tahun sebelumnya, pemotongan tunjangan untuk kurban juga pernah terjadi.

“Saya baru dengar sekarang. Di tahun-tahun sebelumnya, saya tidak tahu. Mungkin pernah terjadi juga. Saya berharap pihak berwenang menelusuri persoalan ini. Saya juga berharap agar pihak berwenang melakukan evaluasi dan mengusutnya. Jangan sampai hal seperti ini terulang di tahun-tahun berikutnya,” ungkapnya.***jmb

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *