Gapura Garut ,- Ancaman Krisi Energi direspon positif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut dengan menetapkan arah kebijakan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan, fokus utama dalam penetapan arah kebijakan terkait hal tersebut adalah dengan berupaya meningkatkan daya dukung dan pengelolaan dalam menunjang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Menurutnya kabupaten Garut, telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, yaitu dari 307.407 hektar luas wilayah, sekitar 81 persennya ditetapkan sebagai kawasan lindung. Menurutnya, hal tersebut
“Kebijakan tersebut sangat berdampak signifikan pada arah kebijakan pembangunan Kabupaten Garut, namun demikian, situasi tersebut sangat bertolak belakang dengan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Garut yang cukup tinggi. Hal itu tentu sangat membutuhkan ketersediaan sandang, papan, dan pangan dengan memanfaatkan sumber daya alam,” kata Helmi, Selasa (20/8/2014).
Helmi menambahkan, ada tujuh strategi kebijakan yang akan dilaksanakan dalam mensiasati upaya pemerintah. Kebijakan tersebut di antaranya adalah upaya penguatan kelembagaan pengelolaan, penguatan sistem penegakan hukum dan pemerintahan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan, serta peningkatan pemanfaatan sumber daya alam terbarukan.
“Kebijakan nasional dalam rangka pembangunan bersih serta pengembangan energi terbarukan sangat tepat apabila diterapkan di Kabupaten Garut. Dalam soal kelistrikan misalnya, untuk mengurangi ketergantungan kebutuhan listrik dari panas bumi, Garut dapat mengembangkan energi alternatif seperti mikro hidro, bio massa dan lain sebagainya”.Paparnya.
Lebih lanjut Helmi mengungkapkan pemanfaatan pembangkit tenaga listrik tenaga mikro hidro akan menjadi prioritas utama yang mampu memasok kebutuhan listrik untuk penerangan masyarakat pedesaan dan daerah terpencil. Sebagai daerah pertanian, Kabupaten Garut juga potensial untuk pengembangan biogas dari sektor peternakan.***TG
