Gapura, Sejumlah Aktifis mahasiswa di Kabupaten Garut menggelar aksi unjukrasa memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di kawasan Simpang Lima Garut. Aksi gabungan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menilai, realitas pendidikan di Indonesia selama ini jauh dari ideal.
Menurut Ulumudin Koordinator Aksi HMI dalam orasinya mengatakan. “Pendidikan nasional semakin karut marut. Mahalnya biaya pendidikan terkesan privatisasi dan komersialisasi. Komersialiasi pendidikan seolah menjadi ajang transaksi bisnis. Pendidikan seperti barang mewah bagi rakyat miskin,” uangkapnya
Ulumudin menambahkan bobroknya penyelenggaraan bantuan-bantuan pemerintah untuk di bidang pendidikan. Dia menambahkan, kini penyalahgunaan wewenang para pemangku jabatan di Dinas Pendidikan (Disdik) Garut semakin menjamur yang berimplikasi pada korupsi berjamaah. “Kami berharap pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran berbagai bantuan di bidang pendidikan. Salah satu pengawasan yang harus ditingkatkan adalah penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” paparnya
Sementara itu aktifis GMNI melalui Koordinator aksi Sandi Satrio mendesak agar pungutan liar (pungli) di dunia pendidikan dihapuskan. “Dana BOS sebesar 20 persen belum tepat sasaran. Kami meminta agar pemerintah transparan dalam penyaluran dana BOS,” ujarnya.
Beberapa poin penting yang disuarakan kedua kelompok Aksi mahasiswa ini adalah realisasikan pendidikan gratis agar dimaksimalkan pemerataannya, tingkatkan pengawasan pemerintah, tindaklanjuti laporan penyalahgunaan dari BPK RI, pemerataan penempatan guru, tingkatkan profesionalitas pengajar, optimalisasi dana pendidikan, dan laksanakan Permendiknas No 28 Tahun 2010 tentang periodisasi kepala sekolah.***Kus Roll
