Gapura Purwakarta ,- Kepala Bidang Pendidikan Khusus (PK) – Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat DR Dadang Rachman menyebutkan pentingnya peran keluarga demi kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan siswa.
“Fungsi pendidikan keluarga memiliki penguatan lebih massive terhadap kualitas pendidikan yang berkarakter. Hal ini dtegaskan dengan dibentuknya Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga di Kemdikbud,” kata Dadang saat menjadi pembicara pada Sosialisasi Pendidikan Keluarga di SLB Negeri Purwakarta, Sabtu (11/11).
Dadang menyebutkan, pembinaan pendidikan keluarga sebagai solusi terbaik atas kondisi pendidikan sekarang ini yang masih sangat rentan terhadap berbagai potensi radikalisme, narkoba, intoleransi, dan lainnya. “Hal ini juga sejalan dengan program nawacitanya Presiden RI Joko Widodo,” ujarnya.
Lebih lanjut Dadang menyebutkan, keterlibatan keluarga dalam mutu pendidikan dapat menangani berbagai masalah yang kerap terjadi pada siswa. Di antaranya penanganan perilaku perundungan (bullying), pendidikan penanganan remaja, penguatan prestasi belajar, pendidikan karakter dan kepribadian, pendidikan kecakapan hidup, serta pendidikan pencegahan perilaku destruktif.
“Sasaran yang ingin dicapai dari serangkaian program ini adalah meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan keluarga bagi penduduk Indonesia. Pendidikan keluarga yang akan diselenggarakan tidak hanya dimaksudkan untuk orangtua kandung, melainkan wali mau pun orang dewasa yang bertanggung jawab mendidik anak,” kata dia.
Implementasi keterlibatan keluarga pada satuan pendidikan, khususnya di SLBN, kata Dadang, antara lain pertemuan dengan wali kelas minimal dua kali per semester dan mengikuti kelas orangtua (parenting) minimal dua kali per tahun. “Di samping itu ada pula pelibatan orangtua terpilih sebagai narasumber kelas inspirasi dan dalam pameran karya dan pentas akhir tahun,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama Dadang juga menyinggung tentang Sekolah Terbuka dan Pendidikan Jarak Jauh sebagai solusi masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah (SM) yang baru mencapai 76,62 persen atau secara nasional, APK Sekolah Menengah Jawa Barat berada di posisi kedua dari bawah setelah Provinsi Papua.
“SMA Terbuka merupakan salah satu alternatif layanan yang berfungsi untuk menampung tamatan SMP/MTs dan atau sederajat, karena mengalami berbagai kendala sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan ke SMA,” ujarnya.
Kendala tersebut, sambungnya, antara lain disebabkan kondisi letak geografis, daerah terpencil, sosial ekonomi yang lemah, kesulitan transportasi, atau terbatasnya waktu karena harus membantu orangtua bekerja, atau bekerja sendiri mencari nafkah untuk mencukupi keperluan hidupnya, dan lainnya.
“Model SMA Terbuka dalam penyelenggaraannya bergabung atau menginduk ke SMA yang ada atau disebut sekolah induk. Bentuk pendidikan formal SMA Terbuka berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri,” ujarnya.
Siswa SMA Terbuka, kata dia, metode pembelajarannya menggunakan tiga cara, yaitu belajar mandiri dengan menggunakan modul berbasis Teknologi Informasi dan Komunikas (TIK), modul cetak dan belajar tatap muka dengan Guru Pembina/Guru Bina dari sekolah induk, serta belajar tatap muka dan belajar menggunakan modul berbasis TIK.
“Ada pun tempat belajar yang digunakan bisa di SMA sebagai sekolah induknya, SMP, Kelurahan, Kecamatan, Pesantren, dan tempat lainnya yang lokasinya dekat dengan peserta didik. Guru dari sekolah induk, atau tutor yang mendampingi peserta didik akan datang dua kali setiap minggunya,” kata Dadang.
Dadang juga menambahkan, program SMA Terbuka ini artinya semua bisa sekolah sesuai dengan haknya mendapatkan pendidikan. “”Kalau SMA Terbuka berhasil maka tingkat APK SM akan meningkat. Dan ijazah yang akan diterima sama dengan sekolah induknya,” ucapnya.***Alex
