Gapura Purwakarta, – Kepala Sekolah SMK YPK Purwakarta Zainurrizal menyambut baik alih kelola SMA/SMK dari kabupaten ke provinsi.
“Ini bagus. Aturan-aturan yang berlaku akan bersifat nasional,” kata Zainurrizal saat ditemui di ruang kerjanya. Jum’at (20/1).
Aturan-aturan tersebut, kata dia, di antaranya aturan penerimaan siswa baru yang jumlahnya ditentukan, baik volumenya per kelas atau per rombel (rombongan belajar).
“Banyaknya kelas per jurusan, banyaknya kelas per sekolah pun akan sama,” ujarnya.
Kemudian, sambung dia, terkait Sumber Daya Manusia (SDM) di mana guru akan memiliki standardisasi.
“Berstandar di sini artinya dari sekian rombel maka jumlah guru produktifnya harus ada berapa. Pun halnya dengan volume jam pelajaran akan sama, yakni 45 menit per satu jam pelajaran.” kata dia.
Guru juga wajib ada atau standbye di sekolah selama lima hari sekolah, baik ada mata pelajarannya atau tidak.
“Dengan begitu, guru bisa fokus mengajar di sekolahnya, tidak berkeliling mencari tambahan dengan mengajar di beberapa sekolah lainnya,” ujarnya.
Hal tersebut, kata dia, dibarengi dengan adanya kebijakan yang menyertainya. “Kalau guru PNS proteksinya sudah jelas, kalau Guru Tidak Tetap (GTT) basisnya di sekolah negeri, ada honor Rp75 ribu per jam. Sedangkan Guru Tetap Yayasan (GTY) yang basisnya di sekolah swasta akan ada sertifikasi dengan nilai yang sama,” katanya.
Lebih lanjut Zainurrijal juga menyoroti karir guru yang semakin jelas setelah adanya alih kelola oleh provinsi.
“Karir guru untuk menjadi kepala sekolah misalnya, akan jelas. Track karirnya benar-benar dipertimbangkan, jadi nggak tiba-tiba jadi kepala sekolah atau jabatan lainnya. Sehingga School Based Management (manajemen berbasis sekolah) tumbuh dan menghasilkan kempetitif yang positif,” ujarnya.
Zainurrizal menjelaskan, imbasnya untuk SMA/SMK swasta sangat berdampak dengan adanya aturan-aturan tadi.
“Pembatasan jumlah siswa membuka peluang bertambahnya siswa yang mendaftar ke swasta. Pun halnya dengan sama-sama bayar sekolah sehingga persaingan semakin jelas. Masyarakat akan benar-benar mempertimbangkan kualitas sekolah, tidak asal memilih sekolah karena gratis,” pungkasnya.***Deni
