Gapura Garut ,- Sejumlah warga diberbagai daerah mempertanyakan mengapa tarif listrik terus naik, padahal daerah mereka merupakan daerah penghasil energi listrik dari panas bumi yang selama ini mensuplai Jawa dan Bali, terutama pasokan listrik Kabupaten Garut dari sumber panas bumi.
Warga setempat menyebutkan seharusnya pemerintah dapat memberikan prioritas setidaknya tidak terjadi banyak pemadaman seperti yang kerap terajadi saat ini.
Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia (ADPPI) Hasanudin mengatakan hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan negara.
“Pada mulanya PLN memiliki hak monopoli atas penyediaan dan distribusi listrik atas nama negara, perkembangan waktu, PLN hanya mempunyai hak monopoli di distribusi,”ujar Hasanudin menjelaskan posisi PLN yang mendapat pertanyaan banyak pihak.
Hasanudin menjelaskan saat ini untuk pembangkitan mulai diikutsertakan IPP (Independent Power Producer).
“Salah satu sebabnya melibatkan IPP karena keterbatasan dana dari PLN. Semula PLN selalu mendapatkan bantuan dari negara (APBN) untuk membantu masyarakat mendapatkan listrik murah melalui subsidi. Saat ini dengan kemampuan keuangan negara, subsidi secara bertahap dikurangi, sehingga ada kenaikan tarif listrik,”Paparnyw.
Namun demikian lanjut Hasanudin meskipun ada keterlibatan IPP (swasta) didalam pembangkitan. PLN tetap memiliki kontrol melalui kebijakan pembelian listrik dari pembangkit IPP melalui IPJBL (Ijin perjanjian jual beli listrik).
“Dalam hal harga tetap ditentukan oleh pemerintah melalui kebijakan tarif. Dirjen yang mengirusi hal ini adalah Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM,”tuturnya.
Hasan menambahkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro adalah salah satu bentuk IPP dalam pembangkitan melalui sumbet energi bersih, pembeliannya 85 % dari BPP.
Hasan mengakui sedikit ironis disaat semua pihak mengetahui Kabupaten Garut, sebagai penghasil listrik dari panas bumi Darajat, Kamojang, dan sebentar lagi Karaha, namun listriknya seringkali mati.
“Memang elektrifasi di selatan belum mencapai 100 %, mestinya ada kebijakan daerah penghasil mendapat prioritas. Dan kita berharap pemda dapat memperjuangkan hal ini dengan membicaraknnya kepada pihak PLN,”Pungkasnya.***Jmb
