Gapura Garut ,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan penyuluhan hukum bagi para aparatur pemerintahan Desa dan kelurahan dari sekitar 70 Desa/kelurahan di Garut yang dilaksanakan di ruang rapat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Garut.
Menurut Aan Fardiah Kepala Sub Bagian Penyuluhan Hukum Biro Hukum Provinsi Jawa Barat, kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan hukum bagi aparatur pemerintah di tingkat desa dan kelurahan.
“Persoalan hukum seringkali menjerat aparat maupun masyarakat karena ketidaktahuannya tentang hukum. Maka menjadi kewajiban bagi pihak pemerintah, bagaimana memberikan upaya penyadaran dan pemahaman kepada masyarakat maupun aparatnya sehingga mereka melek dan mengetahui perundang-undangan. Pemahamannya terkait masalah hukum setidaknya akan memberikan rasa aman dan tertib dalam melakukan kegiatan sehari-harinya,” kata Aan Jumat (24/4/2015).
Dalam penyuluhan ini, Lanjut Aan, pihaknya bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat, Badan Narkotika Nasional Jawa Barat, dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup.
Aan menuturkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan reward kepada kelurahan dan desa sadar hukum yang telah ditetapkan Keputusan Gubernur. Reward ini berupa uang pembinaan sebesar Rp10 juta.
“Namun demikian kriteria harus dipunyai kelurahan dan desa yang akan menerima reward. Kriteria ini misalnya desa dan kelurahan telah melunasi pembayaran PBB mencapai 90 peresen, tidak terdapatnya perkawinan di bawah umur, angka kriminalitas rendah, rendah kasus narkoba, tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan kelestarian lingkungan, serta angka putus sekolah di yang rendah,” paparnya.
Sementara itu Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Lukman Hakim, menyambut baik pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan hukum bagi kelurahan/desa yang diadakan Provinsi Jawa Barat ini. Hal ini menurutnya akan menjadi bagian penting bagi upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut untuk membangun sinergitas hubungan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.
“Pemkab Garut akan secara konsisten terus melaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan upaya pembinaan hukum, baik bagi aparat pemerintahan maupun berbagai kalangan masyarakat. Hal itu bisa dibuktikan dengan telah diraihnya lomba sadar hukum tingkat pelajar se-Jawa Barat yang diraih oleh Kabupaten Garut beberapa waktu lalu,” tukasnya.***Bro
