Gapura Garut ,- Rusaknya sejumlah akses jalan menuju kekawasan objek wisata di kabupaten Garut membuat para para pelaku pariwisata Garut mengeluh dan sering menerima komplain dari para pengunjungnya.
Terkait Hal tersebut Ketua BPC PHRI Garut H. Asep Laililhusna, menyebutkan sejauh ini pihaknya belum melihat keseriusan Pemkab Garut untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan menuju kawasan objek wisata. Buktinya hampir seluruh ruas jalan akses menuju kekawasan objek wisata kondisinya masih saja memprihatinkan.
Asep menegaskan padahal sejauh ini sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penyumbang PAD cukup lumayan besar jika mau terus dioptimalkan di Kabupaten Garut.
“Kebijakan Bupati Garut untuk memfokuskan pembangunan infrastruktur jalan di Garut Selatan memang tidak salah dan kami sangat mendukung hal itu. Namun Bupati jangan sampai melupakan pembangunan infrastruktur di kawasan pariwisata yang saat ini rata-rata kondisinya rusak,” kata Asep.
Asep menambahkan, para pengusaha di bidang pariwisata termasuk pengusaha hotel dan restoran selama ini selalu taat dalam membayar pajak. Namun anehnya, kondisi jalan menuju kawasan objek wisata hampir seluruhnya dalam kondisi rusak dan seolah tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah.
“Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap tingkat kunjungan wisatawan akibat kurangnya rasa nyaman yang dirasakan para wisatawan saat menuju kawasan objek wisata termasuk yang ada di wilayah perkotaan,” ujarnya.
Dia berharap, PHRI Garut mampu bangkit sehingga bisa menjalankan peran dan fungsinya sebagai organisasi asosiasi yang berada di tengah-tengah kepentingan seluruh anggotanya. Kebangkitan semangat PHRI Garut, sambungnya, menandai pula komitmen di dalam turut serta meningkatkan dan mengembangkan sektor kepariwisataan daerah.
“Melalui program kemitraan bersama pemerintah serta stake holders yang lain, PHRI Garut akan mengupayakan lahirnya formulasi di dalam pembangunan destinasi wisata Garut yang dimulai melalui gerakan membangun sadar wisata. Hal ini sekaligus untuk menjadikan Garut sebagai tujuan wisata dan mendorong penataan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan mengarah pembangunan industri wisata,” paparnya.
Menurut Asep, keberadaan hotel dan restoran merupakan asset daerah karena melalui usaha bidang kotel dan restoran ini para pengusaha telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah melalui pembayaran pajak daerah.
“Dengan dasar tersebut, saya menilai sudah seharusnya pemerintah melakukan hal yang sama dengan cara memperhatikan keberadaan hotel dan restoran sehingga keberadaan usaha tersebut dapat berjalan dengan baik. Bentuk perhatian pemerintah tersebut bisa dalam implementasinya dapat berupa regulasi, perbaikan fasilitas kawasan destinasi wisata, perbaikan infrastruktur jalan, pemenuhan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan, dan akses seperti pelayanan perpajakan pelayanan investasi, perizinan dan birokrasi yang cepat serta efisien,” urainya.***Bro
