Oleh; Asep Rizal.
Gapura,Kabupaten Tasikmalaya;
Ngomongin kenaikan BBM yang dilakukan pemerintahan berkuasa saat ini , tidak akan ada hentinya dari mulai obrolan tukang warung kopi sampai obrolan para pejabat teras Kabupaten Tasikmalaya yang penulis dengarkan sepanjang siang tadi, terus jadi Tranding Tofik yang tak berujung pada kesimpulan “Ujung Obrolan” ,
Tetap obrolan itu pada Imbas dari upaya yang hanya “Di Sederhanakan” pada kata-katanya oleh para pendukung yang bernama kebijakan kenaikan BBM tersebut.
Begitupun obrolan itupun terlakukan oleh penulis bersama seorang Kepala Desa di Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya ,penulis sempat bincang-bincang sederhana sambil membahas hal-hal yang sepele tentang keberadaan pemerintahan Desa yang kini semakin bingung menyikapi keharusan pemerintahan Desa yang selalu di ajak untuk “Ngariung (Ngumpul)” Rapat tentang berbagai sosialisasi yang di adakan oleh Pemerintahan Kabupaten setempat.
“Rapat itu membahas berbagai judul acara saja ,,,Undang-undang Desa lah,,,itu lah,,ini lah,, rapat dengan berbagai Thema selalu mewarnai hari-hari kerja para kepala desa dan jajarannya sekarang” Ucap Sukarna (48) Kepala Desa Sukakarsa Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya ketika tadi siang berpapasan dengan penulis di persimpangan jalan ke arah kantor desanya.
“Aku kadang pesimis tentang keberlangsungan kebijakan kenaikan BBM ini , karena pemerintah pusat belum mensosialisasikan daftar warga atau mekanisme apa yang akan di terapkan ketika “Paket-paket Kartu” yang di maksudkan oleh Presiden kita itu nantinya , karena pengalamanku tentang merealisaikan bentuk bantuan langsung itu sangat ribet banget , dan kadang-kadang aku sendiri sebagai kepala Desa bingung ketika katagori-katagori itu ternyata di bilang salah sasaran,,!” Ucap Sukarna.
“Begitupun kenaikan BBM itu katanya untuk meningkatkan sarana infrastruktur jalan ,bangunan –bangunan sekolah,kesehatan , dan infrastruktur lainnya namun akupun sangat pesimis tentang hal itu semua , karena kalau kita telisik lebih jauh perbaikan infrastruktur itu pada dasarnya terkungkung aturan berbagai keputusan Permenlah,,, dan atau Perpreslah,,, yang mengungkung aturan yang kadang-kadang ribet juga , nantinya akankah terukur kesiapan para pengusung program itu sampai kebawah yang harus di bawa oleh para PT dan CV-CV pe-realisasi Program? ,
Sebagai kepala Desa aku kadang bingung juga menyikapi hal-hal yang bersifat program karena nantinya bila dilakukan tanpa perencanaan yang matang maka aku khawatirkan akan tercipta “Kebobrokan” dengan cipta kondisi yang baru pula “ Dia (Kades Sukakarsa) panjang lebar menyikapi kenaikan BBM yang katanya untuk Program Sarana dan Prasarana Infrastruktur sampai ke Daerah-daerah tersebut.
Ngobrol dengan Kepala Desa di sebuah persimpangan jalan itu ada asyiknya juga menurut (saya-Pen) , karena Desa Sukakarsa Kecamatan Sukarame tersebut merupakan sebuah wilayah Desa yang luas , jumlah penduduk yang “Rada Banyak “ itupun menantang Kepala Desa tersebut untuk mengabdikan diri guna memajukan Tanah Kelahirannya jadi sebuah Desa termaju di Indonesia katanya pula , dengan profile Desa sebagai berikut ,
Desa Sukakarsa itu ;
Terdiri dari 12 kampung ;
1 . Gunung Kicau .
2.Cibulakan
3 . Bongas
4 . Sindangsari
5 . Panyingkiran
6 . Gunung tilu
7 . Langgar
8 . Sarongge
9 . Cihonje
10.Cihandeuleum hilir
11.Cikalong
12.Cileles, dan dengan “Punya” jumlah penduduk sekitaran 6000,-an orang pemerintahan Desa tersebut selalu terbuka bagi para pengusung program yang meringankan “Cita-cita” Kepala Desa yang bermaksud membangun Wilayah Desanya jadi sebuah Desa yang makmur loh jinawi.
“Menurutku ,,sebetulnya para Kepala Desa di Seluruh Indonesia itu mudah di ajak kerjasama untuk membangun Indonesia yang lebih hebat lagi , karena walaupun dana bantuan ke Pemerintahan Desa itu terbatas dengan jumlah nominal ( setiap program) yang terbatas jumlahnya pula , pemerintahan Desa itu selalu melakukan (Realisasiannya) dengan baik ,salah satu contohnya Program bantuan dana ADD (anggaran Dana Desa) yang berkala setiap tahunnya walau jumlah anggaran hanya Rp.61,Jutaan namun dana itu telah banyak tergunakan untuk membangun berbagai sarana infrastruktur dengan realisasi yang baik dan bagus pula , lalu dana-dana yang lainnya seperti dana Banprov yang bernama dana pemerataan dengan jumlah dana Rp.100,juta itupun telah di terpakan kepada ketentuannya oleh para kepala Desa dan jajaran pemerintahan desanya di seluruh Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (misalnya) ,,itu sebetulnya lho,,ucapan saya ini tidak mengada-ada coba cek ke berbagai wilayah Desa secara jujur dan nyata bahwa sekecil apapun bantuan program apapun yang langsung di kucurkan ke Wilayah-wilayah Desa di terapkan dengan baik oleh pemerintahan desa dan jajarannya,,!” panjang lebar Sukarna berbicara kepada penulis walau hanya ngobrol di persimpangan jalan tersebut.
Kembali kepada sikap manusia-manusia Indonesia yang kini terdiri dari dua kubu Pro dan Kontra terhadap kesiapan menyikapi kenaikan BBM yang kini terjadi ,Kepala Desa Sukakarsa itu mengakhiri bincang-bincangnya,
“ Aku kira Presiden Jokowi telah punya jawabannya (barangkali) dan perkiraannya telah matang pula , dan jangan lupakan bahwa ke-pesimisan Warga Negara Indonesia itu sangat mendasar pula karena pertanyaan Rakyat Indonesia itu barangkali sama pada pertanyaan seputar “Benar atau Bohongnya” keuntungan dari naiknya BBM itu untuk infrastruktur – infrastruktur bangunan , jalan ,pendidikan dan kesehatan masyarakat? Lalu sikap-sikap PT dan CV-CV pengusung program akankah bagus menerapkannya? Dan konsekwensi hukum bagi para pemain anggaran Infrastruktur itu akankah di tegakan bila ada indikasi permainan anggaran? “ Sukarnapun mengakhiri perbincangannya dengan penulis tak kala “sang siang” itu telah menunjukan jam pada jarum jam pukul 12 Siang.
Penulispun berlalu dengan sebuah pertanyaan yang belum terjawab dengan pasti…..
Asep Rizal.
